Dalam dinamika ruang digital, seringkali penulis, anda, atau bahkan kita semua menjumpai kritik dan pernyataan pernyataan pedas terhadap organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama’ (NU). Salah satu diantaranya adalah narasi yang menyatakan bahwa NU kini bukan lagi wadah ulama, melainkan sekedar “instrumen untuk mendapatkan jatah komisaris di pemerintahan”. Sebelum kita serta merta menerima atau menolak klaim tersebut, alangkah baiknya kita menelusuri dengan logika yang sehat. Tulisan ini tidak bermaksud membela secara membabi buta, tapi murni mengajak pembaca untuk melihat dengan kacamata kritis, dimana letak kelemahan berpikir dalam narasi yang seperti itu, dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya dengan bijak?

Tiga dosa logika dalam satu narasi

Salah satu pernyataan pedas yang penulis sebutkan diatas seolah olah sifatnya begitu menggeneralisasikan NU secara keseluruhan dan  ternyata memang mengandung beberapa logical fallacy (kesesatan berpikir) yang fundamental.

1. Dosa generalisasi yang terlalu luas (overgeneralization) yang mengatakan seluruh NU dengan jutaan anggotanya, puluhan ribu pesantren, dan jaringan ke- Ulama’an yang sangat kompleks hanya berorientasi pada jabatan, adalah sebuah simplifikasi yang amat sangat berbahaya. Kesalahan ini timbul ketika mengambil beberapa contoh individu kader NU yang ndilalah duduk dikursi pemerintahan, yang kemudian mengecat NU secara keseluruhan dengan kuas yang sama. Faktanya, kinerja nyata NU di akar rumput, seperti hal nya pengelolaan pesantren, pendidikan melalui LP Ma’arif NU, pelayanan zakat infaq melalui LAZISNU, dan penjagaan tradisi Islam Nusantara ilaa akhirihi syaai’un, tetap berjalan tanpa selalu terkait dengan proyek politik praktis.
2. Dosa dilema palsu (false dilemma), narasi ini menciptakan dikotomi semu: NU harus memilih antara “menjadi wadah Ulama” atau “menjadi instrumen politik”. Kurang lebih seperti pernyataan guru gembul pada vidionya yang tersebar luas di media sosial. Ia menyatakan bahwa “NU tidak lebih dari pemanis pilkada dan pemilu, bahkan lebih rendah levelnya”. Ini merupakan jebakan logika. Realitasnya , organisasi sebesar NU mampu menjalankan kedua peran itu secara paralel. Keterlibatannya dalam pemerintahan bisa dimaknai sebagai bagian dari amar ma’ruf nahi munkar dan keikutsertaan nya dalam membangun bangsa, sebagaimana spirit para Mu’assis NU sejak awal. Ulama’ ataupun Umaro’ bukanlah dua hal yang bertentangan, namun dua unsur yang saling melengkapi.
3. Dosa kurangnya bukti (lack of evidence), klaim guru gembul bahwa NU “ tidak lebih dari pemanis pilkada dan pemilu, bahkan lebih rendah levelnya” adalah pernyataan faktual yang membutuhkan pembuktian. Namun, klaim tersebut justru dilontarkan tanpa disertai data, statistik, atau contoh kebijakan yang konkret. Sebaliknya, bukti bukti historis dan sosiologis menunjukan konsistensi NU sebagai garda terdepan dalam memelihara Islam yang moderat dan berbudi pekerti luhur di Nusantara. Dalam logika, beban pembuktian ada pada mereka yang membuat klaim. Tanpa bukti, klaim tersebut tidak lebih dari opini yang menyesatkan. Bahkan jika memang ada fakta dan data pembuktian klaim tersebut dari sebagian kader yang mungkin melenceng dari Khittah NU, tidak seharusnya kemudian di gebyah uyah dengan pembahasaan NU secara general. Hal itu tidak serta merta membatalkan nilai nilai luhur, sejarah, dan kontribusi nyata NU sebagai sebuah organisasi. Menilai suatu institusi seharusnya didasarkan pada kinerja, kebijakan, dan doktrin resminya, bukan malah pada oknum oknumnya.

Argumentasi tandingan

Setiap kritik dan pernyataan pedas yang dilontarkan oleh mereka, NU sebagai organisasi yang selalu berpegang pada prinsip tasammuh, tawazun, tabayyun dan ta’adul nya bisa dipastikan terbuka dan menerima setiap kritik konstruktif dan menjadikannya sebagai refleksi dan evaluasi kedepannya. Pun ketika dihadapkan dengan narasi yang keliru, kita tidak perlu menanggapi dengan amarah yang begitu menguras energi, akan lebih elegan apabila kita memberikan argumentasi balik yang tajam, bijak serta meluruskan. Pertama, NU adalah kenyataan sosiologis, bukan hanya narasi politik. Keberadaan NU mewujud dalam ribuan pesantren yang dinaungi RMI, lembaga pendidikan (LP Ma’arif), lembaga amil zakat (LAZISNU), dan gerakan pemuda (ansor dan banser) yang aktifitasnya nyata berdampak bagi masyarakat luas. Aktifitas aktifitas ini berjalan mandiri, tidak bergantung pada siapa yang sedang berkuasa. Menyederhanakan realitas sosiologis yang begitu besar seolah hanya menjadi “permainan kursi” adalah sebuah bentuk pengingkaran terhadap fakta di lapangan.

Kedua, politik adalah sarana, bukan tujuan. Dalam fiqih siyasah (hukum politik islam), keterlibatan dalam pemerintahan dimungkinkan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat. Para ulama NU klasik maupun kontemporer telah membahas tuntas hal ini. Keterlibatan kader NU dalam birokrasi, jika dilandasi niat baik dan kompetensi, justru merupakan peluang untuk menyalurkan nilai nilai ahlusunnah wal jama’ah dalam tata kelola negara. Spiritnya adalah “al-muhafadzah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-aslah” (menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik).

Ketiga, kritik yang konstruktif selalu diapresiasi sepenuhnya. NU bukan organisasi yang sempurna dan tentu terbuka untuk segala kritikan. Namun, kritik yang sehat haruslah spesifik, berbasis data, dan disampaikan dengan niat membangun tanpa dibalut kebencian, bukan dengan generalisasi dan stigma yang justru memecah belah. Alih alih menuduh tanpa bukti, akan lebih elegan jika memberikan usulan konkret untuk pembenahan.

Melampaui opini, menuju diskusi bermartabat

Narasi yang mencoba mereduksi NU sekedar “pemburu jabatan” lebih mencerminkan kegagalan dalam memahami kompleksitas organisasi keagamaan ketimbang sebuah kebenaran. Dengan membongkar kesalahan logikanya, kita tidak hanya melindungi nama baik suatu organisasi, tetapi juga melatih diri untuk menjadi masyarakat yang cerdas dan kritis dalam mencerna informasi sebelum kemudian mengkritisi segala hal. Mari kita tinggalkan budaya saling tuding dan generalisasi. Sebagai bangsa, sudah saatnya kita membangun dialog yang lebih substansial, berbasis data, dan pastinya dilandasi semangat kebersamaan untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Wallahu ‘A’lam*

Oleh: Gus Roby | Pemikir Muda NU | Aktivis Pergerakan | Mahasiswa Filsafat UIN Sunan Kalijaga